hak protokoler. NOMOR 9 TAHUN 2010. hak protokoler

 
 NOMOR 9 TAHUN 2010hak protokoler  Gubernur mempunyai hak protokoler, termasuk mendampingi Presiden dalam acara kenegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

Untuk itu, Irma Suryani Chaniago berpendapat kalau harus berapa banyak hak protokoler yang disediakan negara untuk mereka yang tertarik mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. 13 – 14 Juni 2023. Menurut Alamsyah, jika merujuk pada pasal 76 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (2) huruf e, maka sanksi yang tepat. PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. UMUM : Negara menghormati kedudukan Para. Suatu julukan yang bersifat filosofi terhadap seseorang yang menerima hak protokoler serta melaksanakan ketentuan keprotokolan sebagaimana mestinya dan b. Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2005 Nomor 1,. Hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan. Rancangan itu juga mengatur usia minimal. Protokol juga berarti: peraturan upacara di istana kepala negara atau berkenaan dengan penyambutan tamu-tamu negara dan sebagainya. keuangan dan administratif. Jika amplop yang dimaksud uang perjalanan atau honor resmi, dana tersebut hak protokoler dan legal. Banyak hal yang menjadikan mereka ingin menjadi bagian dari Dewan Perwakilan Rakyat tersebut, salah satunya adalah gaji dan tunjangan yang diterima. 10. Namun dalam suratnya, Ginandjar juga menyelipkan tentang permintaan agar DPR memperhatikan hak protokoler dan keuangan DPD. Hak Keuangan dan Hak Administratif Pimpinan1 dan Anggota2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Pertama Acara Resmi Pasal 2 (1)Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi. Dengan demikian, aturan soal tunjangan. Waktu C. Berdasarkan UU No. protokoler dan hak keuangan. Sedangkan hak keuangan dan administratif adalah hak setiap anggota DPR untuk memperoleh. 2 JARANG : KADANG. CO) - Satu unit mobil protokoler Gubernur Riau (Gubri) mengalami kecelakaan di Kabupaten Siak, Selasa (26/9). g, dan Pasal 80. H. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 (UU/2014/17) (2014) tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. WALIKOTA SURAKARTA, Menimbang : a. mendukung, diperlukan adanya pengaturan hak-hak protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. Kewajiban anggota DPR adalah sebagai berikut: Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila Kewajiban MPR – RI. 0%. (Pasal 198) » Pimpinan dan anggota DPD mempunyai hak protokoler » Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1. Hak Imunitas E. Kamis, 24 November 2022; Cari. Selain Komisi Yudisial, hak protokoler juga menjadi hak BPK, hak MPR, hak DPRD serta. hak imunitas. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila ; C. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Pegawai yang bertugas di bidang pengamanan di lingkungan Kementerian Hukum dan. Hak Imunitas E. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang dikenai sanksi pemberhentian sementara tidak mendapatkan hak protokoler serta hanya diberikan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan istri/suami. Title: Implikasi Kehadiran Lembaga Negara IndependenDengan hak protokoler itu anggota DPR RI mendapatkan perlindungan secara ekonomi termasuk mendapatkan gaji pensiun. Termasuk kedudukan protokoler menurut a. 1 EPISTAKSIS =. 5. a. 13hak melakukan sosialisasi Undang-Undang. Iklan Iklan Pertanyaan baru di PPKn. Hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan dapil. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Kedudukan, Tugas Pokok serta Hak dan Kewajiban. 3. g, dan Pasal 80. Keuangan dan administratif. Hak Protokoler dan Keuangan Status Pegawai dan Tenaga Pendukung. b. Paragraf 3 Hak Keuangan dan Administratif. Untuk itu, DPD juga memndesak agar DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/ Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta. 3. Hak Protokoler adalah hak Anggota DPRD yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi. Ikut dalam tim perencanaan pembangunan daerah. Diubah dengan :. uns. Janda, duda atau yatim-piatu dari Veteran Anumerta PKRI dan Veteran Anumerta Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia diberi Tunjangan janda,. hak protokoler. Anggota DPD RI mempunyai kewajiban : 1. (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak protokoler sebagaimana dimaksud. "Hak protokoler itu salah satunya disebut sedikit saja Pak, tidak perlu ditaruh di depan atau ditaruh di layar besar, enggak perlu Pak. KPU Tegaskan Hak Protokoler Jokowi Perintah UU. Hak mengajukan pertanyaan. Pasal 9 Yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan. Kewajiban Anggota MPR. Yogyakarta No. Protokoler merupakan serangkaian aturan dalam sebuah acara yang sangat berperan dalam mensukseskan suatu kegiatan formal/non formal yang dilaksanakan oleh institusi atau organisasi. Selain mempunyai kedudukan protokoler, hakim pengadilan berhak memperoleh gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, pensiun dan hak-hak lainnya. e. mendukung, diperlukan adanya pengaturan tentang hak-hak protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota. Namun dalam melaksanakan kedudukannya sebagai Kepala Daerah. Namun karena tak lagi punya wewenang dan hak protokoler, kini Zumi hanya menerima gaji Rp 3,3 juta sebulan karena tidak lagi menikmati tunjangan operasional. 22. Bagian Keempat Penggantian Antarwaktu Anggota MPR Pasal 15 1. Pasal 9 Anggaran Komisi Yudisial dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sarana mobilitas (kendaraan dinas) d. memberikan sanksi kepada Pengadu berupa penghentian hak-hak keuangan Pengadu selama 2 (dua) bulan. Dewan Perwakilan Rakyat membentuk Panitia Khusus Century sebagai perwujudan dari pelaksanaan hak anggota DPR, yaitu A. Melaksanakan visi misi yang sudah disusun sehingga bisa melaksanakan. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang. Gubernur mempunyai hak protokoler, termasuk mendampingi Presiden dalam acara kenegaraan 7. Tugas dan Wewenang DPR Beserta Hak-Haknya. karena adanya hak-hak protokoler dari pejabat negara atau pegawai negeri sipil, Pegawai Tidak Tetap dan masyarakat yang mempunyai keterkaitan dengan program pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara dapat ditunjuk mendampingi pejabat negara atau pegawai negeri sipil yang melaksanakan perjalanan dinas, 21. Protokoler; adalah hak anggota DPR untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya, baik dalam acara kenegaraan, dalam acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya. Protokoler; 8. Pegawai negeri sipil Jawaban : e. hak untuk memilih dan dipilih, hak membela diri, hak imunitas, hak protokoler, dan hak keuangan/administratif tidak bersangkutan dengan perwujudan fungsi DPR, melainkan bertalian dengan kedudukan sebagai anggota DPR. perlu pengatursn tentang Hak-hak Protokoler dan Keuangan Pirnpinan dan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. Pasal 58 (1) Pimpinan dan anggota MPR mempunyai hak keuangan dan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363); 2. Pasal 12. Suatu julukan yang bersifat filosofi terhadap seseorang yang menerima hak protokoler serta melaksanakan ketentuan keprotokolan sebagaimana mestinya; dan 2. BAB I PENDAHULUAN. ATAS. Multiple-choice. Pengawasan; 10. Hak Protokoler. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah T. BAB IX: PENDANAAN: Pasal 32: Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah berlaku bagi Provinsi DKI Jakarta. 22 tahun 2003 mencakup :. Hak membela diri; hak imunitas; Hak protokoler; Hak keuangan dan administratif; Hak pengawasan; hak mengusulkan dan memperjuangankan program pembangunan dari daerah pemilihan (Dapil) Hak. 9 Tahun 2010 pada Pasal 1 Ayat (1), Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata. Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: 1. Hak Protokoler Pasal 58 (1) Pimpinan dan anggota MPR mempunyai hak protokoler. f), Pasal 28. Tags . Perwakilan. Mempunyai hak protokoler dalam acara tertentu. 14. lambang pemerintahan daerah, dan pemenuhan hak-hak protokoler. 79Berkaitan dengan hak-hak DPR dan hak-hak Anggota DPR ini bandingkan dengan. Penghormatan Protokol adalah penghormatan bersifat Protokol yang sesuai dengan Derajat Protokoler dan Kedudukan Protokoler dalam negara atau pemerintahan yang meliputi tata tempat, tata upacara,. 9 Tahun 2010 tentang Keptotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk upaya penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya. Penelusuran Data (Dokumen, berita di internet, media massa, dll) mengenai. 0. Protokoler adalah hak yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghorrnatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Bahasa. (2) Hak protokoler, keuangan, dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak pengawasan. Pasal 9 Anggaran Komisi Yudisial dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tahun. Created Date: 6/16/2017 10:05:55 AM1. Kedudukan Hak Protokoler Keuangan dan Administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau. BACA JUGA: Kecelakaan di Kampar Libatkan 3 Kendaraan, 1 Orang Tewas. Hak mengajukan usul rancangan undang-undang. Peraturan ini merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017. Hak Angket C. (uu nomor 22 tahun 2003 ttg susduk mpr, dpr, dpd dan dprd) • penghormatan protokol. Hak membela diri. Ketentuan mengenai kedudukan protokoler Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial ini kemudian diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010Selain itu, negara mengakui dan menghormati hak-hak khusus dan istimewa sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Hak Protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. PURT MRP juga akan bertemu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua, untuk mengomunikasikan hak-hak pimpinan dan anggota MRP. Hak imunitas. 2 Enam buah data terdiri dari bilangan positif yang memiliki modus 4, median 5 dan rataan 5, maka bilangan terbesar dari data tersebut. Mengusulkan dan memperjuangan program pembangunan daerah pemilihan. Pejabat Negara b. g, Pasal 49. Hak memberikan usul dan pendapat 3. 1. 15. DETAIL PERATURAN Abstrak Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak. Petugas protokoler mempersiapkan dan mengelola suatu kegiatan demi menjaga kredebilitas dan citra institusi agar tetap baik dan efektif. “Pekerjaan anggota dewan itu tinggi, diberikan perlindungan, diberikan hak imunitas, diberikan gaji, diberikan hak protokoler, untuk sejajar dengan pemerintah dan mengawasi pemerintah,” serunya. Suatu julukan yang bersifat filosofi terhadap seseorang yang menerima hak protokoler serta melaksanakan ketentuan keprotokolan sebagaimana mestinya; dan. Dana dalam rangka pelaksanaan kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara ditetapkan bersama antara Pemerintah dan DPR dalam APBN berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. hak pengawasan. Hak membela diri 5. Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kedudukan Hak Protokoler, Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan. 11 – 12 Juli 2023. A. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPRD kota berhak meminta pejabat negara tingkat Kota, pejabat pemerintah daerah, badan hukum,. Hak Inisiatif; D. Melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundangundangan;Hak protokoler pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kepahiang adalah hak pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kepahiang untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya baik dalam acara kenegaraan atau dalam acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya. Hak memilih dan dipilih. Hak Anggota Pasal 14 (1) Anggota MPR berhak: a. h. b. Bagian. Cara Menjadi DPR – Syarat, Tugas, Wewenang, Hak, dan Kewajiban DPR. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. Wali Nanggroe, tambah Ramli, juga memiliki hak protokoler, keuangan dan administrasi serta meminta pendapat. Selain itu, negara mengakui dan menghormati hak-hak khusus dan istimewa sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 841 tahun anggaran. 1. STATUS PERATURAN. Jenis. Sementara kewajiban anggota DPD yang paling penting adalah harus mampu. TENTANG. mengajukan usul pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Beranda. Penghentian dengan. 24 th 2004): C. M. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur dan menempatkan Dewan. tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh; Mengingat : 1. Hak Protokoler adalah Hak anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya ( Penjelasan Pasal 12 ayat (1. 1. Hak Protokoler, Keuangan, dan Tindakan Kepolisian Pasal 8 Kedudukan protokoler dan hak keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial diberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat negara. In Tentang Protokoler. Cara Menjadi DPR – Pada era sekarang, menjadi seorang anggota DPR adalah impian beberapa orang. 4. Hak membela diri. Definisi Hak Protokoler menurut Penjelasan Pasal 12 ayat 1 hurup f, Pasal 28 hurup g, Pasal 49 hurup e, Pasal 64 hurup g dan Pasal 80 hurup g Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2003 adalah “Hak Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD KabupatenKota untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam. Berikut hak dan kewajiban anggota MPR sebagaimana termuat di Pasal 10 dan 11 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hak membela diri. Subjek. PERMA_NOMOR_5_TAHUN_2020. Hak melakukan. 17 Tahun 2015 ten tang Kedudukan Hak Protokoler Keuangan dan Adrninistratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2015 Nomor 017);Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. hak angket 1 Lihat jawaban Iklan Iklan wahyucahyaningtyas17 wahyucahyaningtyas17 Kalo gak salah hak angket maaf banget kalo salah Iklan Iklan Pertanyaan baru di PPKn. Fitur akuntabilitas. 7. 22/2003 dan pasal 14 tatib DPD. Kedudukan, Tugas Pokok serta Hak dan Kewajiban. Hak Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang DETAIL PERATURAN Abstrak Tipe Dokumen Peraturan Perundang. Febriana. 32 Tahun 2004, yaitu mengajukan rancangan Peraturan Daerah; mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat; memilih dan dipilih, membela diri, imunitas; protokoler dan keuangan serta administratif. 33. yang mengatur seluruh manusia yang terlibat dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPR berhak meminta. yang terjadi dilapangan dengan penerapan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan. Hak Interpelasi B. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler, serta keuangan dan administratif. Landasan hukum konstitusi pemilihan kepala daerah diatur dalam 18 ayat 4 UUD 1945, demi menunjang kinerja kepala daerah terpilih maka kepala daerah mendapatkan hak kepala daerah dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai hak protokoler dan hak keuangan. Hak memilih dan dipilih. Biaya operasional.