13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu apabila tenaga kerja telah ditempatkan, maka hubungan kerja yang terjadi sepenuhnya adalah pekerja dengan perusahaanAlur Penempatan PMI Program G To G Korea PROGRAM G TO G KOREA. Menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang efektif sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan job description, job specification, dan job evaluation. Dikutip dari jurnal Peranan Sektor Industri terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Surabaya (2017) karya Rizki Herdian Zenda dan. 1. Jumlah tersebut menduduki secara rinci terdiri dari level profesional 8. Pel. 4 Tahun 1980 jelaskan?. 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing UU No. Telp/Fax Surat Ijin Usaha Masa Berlaku Ket. com - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI merupakan lembaga pemerintah non kementerian di Indonesia. Penempatan tenaga kerja pada posisi yang tepat bukan hanya menjadi keinginan perusahaan melainkan ini juga menjadi keinginan tenaga kerja itu sendiri agar. 104A/Men/2002 tentang penempatan TKI keluar negeri disebutkan bahwa TKI adalah baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerjaPenempatan kerja adalah memberikan atau menempatkan karyawan pada posisi yang sesuai dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja agar pekerjaan dapat selesai dengan efektif dan efisien. Permenaker No. pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau, diberi tanda arah yang jelas, cukup cahaya serta mudah diangkat apabila akan digunakan;. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja mempunyai tugas menyusun menyediakan informasi pasar kerja, melakukan penempatan dan perlindungan tenaga kerja, pembinaan terhadap lembaga penempatan tenaga kerja, pengendalian tenaga kerja asing dan pengembangan / perluasan kesempatan kerja sistim padat karya,. 37, TLN NO. Berkenaan dengan penempatan tenaga kerja di luar negeri, secara terperinci lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan. UU ini mengatur mengenai upaya cipta kerja yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Namun,. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. Employment Agencies (Agen Penempatan Tenaga Kerja). Direktur Jenderal yang selanjutnya disebut Dirjen adalah Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. penempatan tenaga kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini. - 131/DPPTKDN/XI/2004 tentang Petunjuk Tehnis Bursa Kerja Khusus (BKK). Yth. PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5250991 Ext 700, Faksimile (021) 5227588 Laman: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN. Kementerian Ketenagakerjaan: Nomor Peraturan: 260: Tahun Peraturan: 2015: Jenis/Bentuk Peraturan:Pengaturan yang bertentangan dengan prinsip tersebut memicu terjadinya penempatan tenaga kerja ilegal yang tentunya berdampak pada minimnya perlindungan bagi tenaga kerja yang bersangkutan. 57 4. Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri. 760 Tenaga Kerja Asing (TKA). Pengertian Bursa Kerja Khusus (BKK) adalah sebuah lembaga yang dibentuk di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta, sebagai unit pelaksana yang memberikan pelayanan dan informasi lowongan kerja, pelaksana pemasaran, penyaluran dan penempatan tenaga kerja, merupakan mitra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Perusahaan dapat bekerjasama dengan pusat penempatan kerja atau lembaga penyalur tenaga kerja untuk mencari kandidat yang sesuai untuk posisi yang tersedia. Dwi Puri Cemani, Arief Andy Soebroto, Satrio Agung Wicaksono. Program tersebut dimaksudkan sebagai langkah untuk. 2016. Seberapa baik seorang tenaga kerja cocok dengan pekerjaan akan mempengaruhi jumlah dan kualitas kerja tenaga kerja. dengan istilah manpower di Indonesia diartikan ”tenaga kerja” bukan tenaga manusia seperti pada kata Departemen Tenaga Kerja bukan Departemen Tenaga Manusia. Dirjen. 14. Pada prinsipnya, ada istilah lain yang untuk menggambarkan pada “prestasi” yaitu kata “achievement”. 991 orang pada tahun 2017. Proses penempatan merupakan. Mon, 20 Jul, 2020 pada 1:07 PM Apa artinya Pekerja Migran Indonesia Perseorangan?Penempatan Posisi Tenaga Kerja. proses penempatan kerja ataupun penerimaan tenaga kerja oleh perusahaan serta mengawasi jalannya proses tersebut (Z. 536 SK : Meningkatnya penempatan tenaga kerja dalam negeri - IKK : Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan. Dimana perjanjian kontrak kerja merupakan suatu perjanjian yang dibuat antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja sendiri. TKI dalam Perspektif Undang-Undang Dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Berikut beberapa data penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri pada tahun 2011-2016:3 ” TABEL I DATA STATISTIK PENEMPATAN TKI 2011-2016 Sumber: Data Statistik dari BNP2TKI. Siswanto Sastrohadiwiryo (2002:167) Prosedur penempatan tenaga. " Sasaran penempatan tenaga kerja adalah untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memerhatikan harkat, martabat, hak asasi dan perlindungan hukum (Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan). 3 Sebelum melaksanakan kegiatan penerimaan dan penempatan Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, dilarang memungut biaya penempatan, baik langsung maupun tidak langsung, sebagian atau keseluruhan kepada tenaga kerja dan pengguna tenaga kerja. “Kami terus melakukan evaluasi proses penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia dari hulu hingga hilir, hingga kami dapat memperoleh. Di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Tulungagung, Blitar, Kediri, dan Madiun merupakan pelopor penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Pengembangan kualitas sumber daya dan pembinaan pegawai. Keputusan Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga II Kerja Dalam Negeri Depnakertrans RI No. Jalan MT Haryono Kav 52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770. profil dinas tenaga kerja. Tetapi karena kata tersebut1. Pada pembentukan Kabinet Pembangunan II,. tentang Pencabutan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Ke Negara Tujuan Penempatan. Menurut Siswanto (2006), penempatan kerja adalah suatu proses pemberian tugas dan pekerjaan kepada tenaga kerja yang lulus dalam seleksi untuk dilakukan secara kontinuitas serta mampu mempertanggungjawabkan segala risiko dan kemungkinan yang terjadi atas fungsi dan pekerjaan, wewenang dan tanggung jawab. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT 2. 13/Tahun 2003 menyatakan bahwa Pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan. Untuk dapat menjadi pekerja migran, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Bagi Tenaga Kerja Indonesia yang masih bekerja dl negara-negara kawasan Timur Tengah yang perjanjian kerjanya sudah berakhir masa berlakunya, tetap dapat diperpanjang. No 4 dari 19 Berlaku. Menurut Siswanto (2006), penempatan kerja adalah suatu proses pemberian tugas dan pekerjaan kepada tenaga kerja yang lulus dalam seleksi untuk dilakukan secara kontinuitas serta mampu mempertanggungjawabkan segala risiko dan kemungkinan yang terjadi atas fungsi dan pekerjaan, wewenang dan tanggung jawab. Kep. diskriminasi peluang kerja. Acara dihadiri oleh Kabid Penempatan Tenaga Kerja Disnaker DIY beserta 5 staff, Kabid. Off The Job Training Local Labor Market Information System 4. bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah berupa simplifikasi peraturan perundang-undangan, meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja, dan sejalan dengan perkembangan bidang pelayanan penempatan tenaga kerja, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 8440335/ 8440339 S E M A R A N G 2 0 1 7 . Pasal 3 1. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau luar negeri. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,atau tenaga ilmiah. Adapaun penempatan Tenaga Kerja Indonesia atau TKI merupakan sebuah kegiatan berupa pelayanan guna mempertemukan TKI tadi sesuai dengan bakat, kemampuan, dan minat dengan pihak yang memberikan kerja di luar negeri. Jurnal . SETKAB. Penyediaan Lapangan Kerja 2015-2019 2. Dae rah tentang Penempatan dan Perlindungan Calon Tenaga Kerja Indonesia/ Tenaga Kerja Indonesia ; Mengingat: 1. 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan UU No. id : 21 hlm. Description. Personnel development. Sedangkan pemilik Buku Panduan Perlindungan Penempatan TK AKAD Page 4 Buku Panduan Perlindungan Penempatan TK AKAD Page 5 f c. Lapor ketenagakerjaan di perusahaan (lembaran. Dokumen ini berisi penjelasan lengkap tentang tugas, fungsi, kewenangan, dan. Semua hak dilindungi Situs resmi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Beranda; Profil; Berita; Publikasi; Reformasi Birokrasi; Kelembagaan Penempatan; Regulasi; Kantor. Perjanjian penempatan ini berlaku sejak ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sampai dengan PIHAK KEDUA kembali ke daerah asal. Menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang efektif sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan job description (u raian P), job specification (spesifikasi P), job requirement (p ersyaratan P), dan job evalution (E valuasi P). Direktur Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Dr. Selain itu, penempatan tenaga kerja atau karyawan harus. Kemudian, berdasarkan Keputusan Kepala BP2MI Nomor 214/2021, biaya penempatan menjadi kewajiban pemberi kerja,. 1. suaramerdeka-jogja. Pasal 2 Peraturan Menteri ini digunakan sebagai pedoman bagiPengusaha tidak memberikan bantuan kepada tanggungan pekerja yang ditangkap bukan atas dasar aduan pengusaha (Pasal 160 Ayat (1) dan (2); Sanksi Pidana. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ini diberlakukan dan diundangkan dalam Berita. Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri masih menemui beberapa kendala terutama tenaga kerja pada pengguna perseorangan. 286. Lembaga-lembaga Pendidikan. Workforce planning, atau manpower planning, alias perencanaan tenaga kerja merupakan strategi yang digunakan HR untuk memastikan perusahaan mendapat kandidat berkualitas dengan jumlah dan posisi yang tepat. pelaksanaan penempatan tenaga kerja; (2 ) pelaksanaan penempatan tenaga kerja sebagaimanan yang dimaksud dalam ayat (1 ) wajib memberikan perlindungan sejak rekrutmen sampai penempatan tenaga kerja; (3 ) pemberi kerja sebagai mana yang dimaksud pada ayat (2 ) dalam memperkerjakan tenaga kerja wajib memberikan. (3) Unsur-unsur sistem penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilaksanakan secara terpisah yang ditujukan untuk terwujudnya penempatan tenaga kerja. Oleh karena itu pemerintah melalui BNP2TKI berupaya meningkatkan mutu pelayanan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), salah satunya adalah dengan meningkatkan prosentase penempatan TKI pada pengguna. Di bawah pimpinan Bapak Fajar. Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Sisko P2MI) adalah sistem pendataan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat keluar negeri. Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. Jumlah Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Kalimantan Timur, 2020-2022: 18 Sep 2023: Statistik Dasar: Jumlah Penduduk Bukan Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2015-2022: 14 Sep 2023: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota, 2015-2022: 14 Sep 2023:. Semua hak dilindungi Situs resmi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Beranda; Profil; Berita; Publikasi; Reformasi Birokrasi; Kelembagaan Penempatan; Regulasi; Kantor. 2. Jadi penempatan kerja yang optimal pada karyawan. 4. Inspektorat Jenderal. 629 juta jiwa pada periode kedua sedangkan pada tenaga kerja terdidik sebesar sebesar 3. 15. Nomor Tanggal Tgl/Bln/thn Tgl/Bln/thn; Sumber : Cetak: TABEL 6. com - Contoh deskripsi pengalaman kerja PPPK Tenaga Kesehatan, lengkap dengan link download surat keterangan word Docx ada di. Rencana kerja perubahan dinas tenaga kerja dan. melakukan penyiapan bahan dalam. mengenai pasar tenaga kerja, membantu pencarian kerja serta penempatan tenaga kerja, dan menetapkan mekanisme referensi untuk jenis-jenis program pasar tenaga kerja yang lain. PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA. Pengumuman. Penggunaan Tenaga kerja Asing H. Latar BelakangPerlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, maka semakin jelas dan nyata kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatur penempatan TKI. 09 Jan 2023. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 6. Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (disingkat Ditjen Binapenta & PKK) adalah unsur pelaksana yang berada di bawah. Prinsip Kemanusiaan Prinsip yang menganggap manusia sebagai unsur pekerja. Kewajiban membayar kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Metode Rekrutmen Kasmir (2016: 94) mengemukakan beberapa cara atau metode yang digunakan untuk menerik minat pelamar agar datang melamar, yaitu: 1. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Bambang Agus Yunianto, SH, MM beserta jajarannya menyampaikan bahwa untuk peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja di lingkungan Kabupaten Pati, calon tenaga kerja harus memiliki keterampilan dan skill yang kompeten dan lulus Uji. 3 I. Penempatan tenaga kerja merupakan tindak lanjut dari kegiatan seleksi. Pasal 37 (1) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1). 02/III/2022 . Sisko P2MI mengintegrasikan Pemangku kepentingan terkait dengan penempatan PMI yang antara lain Dinas Kabupaten/Kota, P3MI, Balai Latihan Kerja Luar Negeri,. pelaksanaan pelayanan antar kerja yang meliputi Penyuluhan, Rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, penempatan tenaga kerja AKAD/Antar Kerja Lokal, penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja serta pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan. 4 Indikator penempatan kerja Nugraha dkk (2017) Penempatan adalah menempatkan posisi seseeorang ke posisi pekerjaan yang tepat, seberapa baik seorang karyawan cocok dengan pekerjaanya akan mempengaruhi jumlah dan kualitas pekerjaan. Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan serta Keselamatan Kerja. Bursa Kerja Khusus (BKK) adalah sebuah lembaga yang dibentuk di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta, sebagai unit pelaksana yang memberikan pelayanan dan informasi lowongan kerja, pelaksana pemasaran, penyaluran dan penempatan tenaga kerja, merupakan mitra Dinas Tenaga Kerja. Pada saat iniPembinaan penempatan tenaga kerja untuk perluasan kesempatan kerja sektoral, regional di dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapatan yang layak. pengumuman kelulusan akhir calon pekerja migran penempatan asj components sdn bhd malaysia;Penempatan tenaga kerja merupakan tanggung jawab dari pemerintah, baik pemerintah pusat, maupun pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota. PP ini mengatur mengenai kewajiban dan larangan pemberi kerja TKA, permohonan, perpanjangan, dan perubahan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), pengaturan Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKPTKA), penerbitan izin tinggal bagi TKA, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja. 39 Tahun 2016 melibatkan 3 instansi, yaitu Disnaker, perusahaan, dan Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Swasta. Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat,. . 096. 104 Tahun 2002 Pasal 1 ayat 1 ditetapkan bahwa:“pengertian penempatan Tenaga Kerja di Indonesia ke Luar Negeri yang selanjutnya disebut penempatan TKI adalah kegiatan penempatan tenaga kerja yang dilakukan dalam rangkaC. 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 Nr. Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah. 4 Kementerian Ketenagakerjaan, Jl. Hak ikut serta dalam serikat pekerja atau buruh. Menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan berdasarkan asas the right man in the right place and the right man in the right job. Pengguna tenaga kerja (perusahaan) dapat menyediakan dan menginformasikan lowongan pekerjaan serta. Drs. c. bahwa Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja perlu dilakukan secara terpadu dalam satu sistem penempatan Tenaga Kerja sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Lampiran I hurufgangka2Undang-Undang Nomor23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; d. 4. Mirisnya, hal itu terkadang terlepas dari pantauan penegak hukum atau pihak. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Nugraha. No 4 dari 30 Berlaku Keputusan Menteri Nomor 139 Tahun 2023 . 258. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Golongan Umur dan Jumlah Jam Kerja Seluruhnya, 2008 - 2022. Menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan. Bisnis. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI, peran pelindungan PMI diserahkan kepada pemerintah baik pusat. aktifitas penarikan dan penempatan karyawan. Peraturan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia, Tenaga Kerja Indonesia Purna, dan Keluarganya. Beliau menjabat sebagai Dirjen Pembinaan. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bagikan. Perjanjian Kerja 1. informasi yang simpang siur. Antar Kerja adalah sistem yang merupakan penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, dan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing. Pasal 7 (1) Penerbitan izin usaha jasa penempatan tenaga kerja dilaksanakan secara Mekanisme penempatan tenaga kerja kerdasarkan Permenaker No. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. 233 27. Dalam Undang-Undang ini, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 diperkuat fungsi dan perannya sebagai pelaksana pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia. Ijin tinggal sampai 5 tahun. Syarat-syarat pekerja migran. Informasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan. 12 B. rekrutmen dan seleksi guna merekrut tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, serta penempatan posisi yang sesuai. Sardjana Orba Manullang. tentang Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Dalam Negeri Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Badan Koordinasi Penanaman Modal. 750,- APBD 2 Penempatan Tenaga Kerja Capaian Pencari kerja yang ditempatkan 7,5% Rp. Sejak 1890 pemerintah Belanda mulai mengirim sejumlah besar. 3. Tenaga Kerja Asing. pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja nomor 3/7009/hk. - 131/DPPTKDN/XI/2004 tentang Petunjuk Tehnis Bursa Kerja Khusus (BKK). 3. NEWSFLASH. tenaga kerja ke luar negeri untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau yang saat ini disebut sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) (Syafa’at, Rachmad, dkk. Antar Kerja adalah suatu sistem yang meliputi pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja. DAFTAR LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA (LPTKS) DI PERIODE JANUARI - SEPTEMBER TAHUN 2023 . Direktur Pelindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN) Kemnaker, Eva Trisiana menyatakan peran utama Atnaker idealnya ada empat.